Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen mengatakan, di kediaman Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Komplek Puri Cikeas, Bogor akan dipasang tenda. [Suara.com/Yosea Arga Pramudita]
Suara.com - Ferdinand Hutahaean memutuskan untuk mundur dari Partai Demokrat karena perbedaan pandangan politik dan sikap partai. Menurutnya, partai Demokrat telah salah analisa sehingga mengambil kebijakan keliru.
Ferdinand mengatakan, beberapa kali ia memiliki perbedaan pandangan dengan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono itu.
Puncak perbedaan pandangan terjadi ketika Partai Demokrat menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Perbedaan pandangan dalam melihat UU Cipta Kerja itu semakin memperkokoh langkahnya untuk hengkang dari Partai Demokrat.
"Ini murni sikap saya yang tak setuju dengan garis politik partai yang menurut saya salah analisa," kata Ferdinand kepada Suara.com, Minggu (11/10/2020).
Rencananya, Ferdinand akan bersurat resmi mengajukan pengunduran diri ke DPP Partai Demokrat pada Senin (12/10/2020) besok.
Ferdinand menantikan tanggapan dari ketua Umum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean untuk segera memproses surat pengunduran dirinya.
"Mungkin juga beliau tak perlu merespons dengan pernyataan, cukup merespons dengan memproses pengunduran diri saya," tuturnya.
Terkait perbedaan pandangan mengenai UU Cipta Kerja, Ferdinand menyampaikan ada tujuh poin yang ia soroti terkait UU Cipta Kerja.
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akhirnya mengakui bahwa ekonomi Indonesia mengalami resesi tahun ini.
Kendati demikian, pemerintah cukup percaya diri bahwa resesi yang menimpa perekonomian Indonesia tidak akan separah negara lainya.
Secara teknikal, status resesi bisa disandang oleh suatu negara jika pertumbuhan ekonominya sudah mengalami kontraksi selama dua kuartal berturut-turut.
Dalam kasus Indonesia, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/ 2020 tercatat minus 5,32 persen. Adapun, Kementerian Keuangan memperkirakan angkanya berada di kisaran minus 2,9 persen sampai minus 1 persen pada kuartal ketiga ini yang akan diumumkan pada 5 November mendatang.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengungkapkan Indonesia sudah masuk resesi, dimana resesi sudah terjadi sejak awal kuartal I/2020.
Seperti diketahui, ekonomi Indonesia sudah mengalami penurunan saat itu. Dari biasanya PDB Indonesia berada di kisaran 5 persen, turun menjadi 2,97 persen pada kuartal I/2020.
Penurunan terus berlanjut ke kuartal II yang realisasinya minus 5,32 persen.
"Ini sudah jelas resesi, tetapi dalam menilai resesi ini penting untuk melakukan perbandingan yang fair," kata Febrio dalam media briefing virtual dengan BKF, Kamis (1/10/2020).
Dalam kesempatan yang sama, Febrio mengungkapkan perlambatan aktivitas ekonomi menjadi tanda jelas terjadinya resesi. Tahun ini, dia memperkirakan ekonomi indonesia akan mengalami kontraksi dalam kisaran minus 1,7 persen sampai minus 0,6 persen.
Proyeksi tersebut direvisi dari angka sebelumnya, yakni -1,1 persen - 0,2 persen.
"Kita lihat di kuartal pertama sudah turun, [namun] kita belum bisa katakan resesi karena belum tahu berapa lama. Sekarang, kita melihat kuartal kedua melemah, kuartal ketiga melemah. Ternyata kuartal pertama, sudah terjadi perlambatan dan ini berkelanjutan," paparnya.
Tidak hanya Indonesia, Febrio mengungkapka beberapa negara bahkan mencatatkan resesi yang lebih parah dari Indonesia.
Dia mengambil contoh India yang tercatat minus 24 persen atau negara-negara lainnya yang mayoritas ekonominya terkontraksi di kisaran 10 persen - 15 persen.
Febrio menekankan meski Indonesia mengalami resesi namun cara melihatnya harus menggunakan perpektif yang luas. Apalagi jika ekonomi Indonesia hanya minus 1,7 persen - minus 0,6 persen kondisi ini jauh lebih baik dengan kondisi perekonomian negara-negara di atas.
"Kita mengatakan bahwa ini adalah masalah yang sangat berat. Tetapi kita juga melakukan targeting dan tetap berhati-hati," tukasnya.
Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menilai ada pihak lain di luar mahasiswa yang merusuh pada demonstrasi menolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10). Demonstrasi dua hari lalu itu menyebabkan kerusakan fasilitas publik.
"Dampak kerusakan hingga pembakaran yang terjadi di berbagai fasilitas Polri dan pemerintah bukan merupakan ulah massa aksi yang masih terkoordinir, melainkan ada pihak lain yang mencoba memprovokasi aksi damai yang dilakukan," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian, dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/10/2020).Dia menyatakan kerusuhan tersebut dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Soalnya, BEM SI sudah sepakat untuk melancarkan aksi damai menuntut pencabutan UU Cipta Kerja.
"Aksi yang kami lakukan terlepas dari tindakan anarkis, provokator, pembuat kerusuhan, dan tindakan-tindakan lainnya yang tidak mencerminkan intelektualitas mahasiswa Indonesia," kata Remy.BEM SI: Ada Pihak Lain yang Provokasi Rusuh Demo UU Cipta Kerja
Danu Damarjati - detikNewsPada hari itu, pukul 15.30 WIB, terdengar suara tembakan gas air mata dari aparat barisan depan. Massa BEM SI menarik diri dari barisan. Pukul 16.00 WIB, semakin banyak massa aksi yang perlu dievakuasi karena terkena gas air mata dan tindakan aparat, BEM SI menyebutnya sebagai tindakan represif.
"Bahkan tidak sedikit dari massa aksi yang dievakuasi dalam kondisi tidak sadarkan diri," kata Remy.
